Negosiasi Kepentingan dalam Proses Kebijakan Publik: Analisis Kualitatif Perspektif Aktor Kebijakan

Abstract

Kebijakan publik tidak pernah lahir dari proses teknokratis yang netral, melainkan dari arena interaksi dan kontestasi berbagai kepentingan yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negosiasi kepentingan berlangsung dalam proses kebijakan publik serta bagaimana aktor kebijakan memaknai, menjalankan, dan memengaruhi dinamika tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus kebijakan, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan aktor kebijakan kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi terbatas pada forum-forum kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan publik merupakan hasil dari negosiasi formal dan informal yang sarat dengan relasi kuasa, ketimpangan sumber daya, serta perbedaan kepentingan politik, institusional, dan ekonomi. Negosiasi kepentingan sering kali menghasilkan kompromi kebijakan yang menggeser tujuan awal kebijakan dan berimplikasi pada efektivitas, keadilan, serta akuntabilitas kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa kerangka governance yang kuat dan mekanisme hukum yang memadai, proses negosiasi berpotensi mendominasi kepentingan publik oleh aktor-aktor tertentu. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian kebijakan publik, governance, dan hukum kebijakan dengan menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan checks and balances dalam proses pengambilan keputusan publik.