Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan hukum pidana kolonial, tetapi juga membawa transformasi paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi paradigma hukum pidana yang dihadirkan oleh KUHP Nasional serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan perubahan signifikan dalam tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penguatan keadilan restoratif. Transformasi tersebut menuntut perubahan pola pikir aparat penegak hukum agar penegakan hukum pidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku. Dengan implementasi yang konsisten, KUHP Nasional berpotensi menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia yang modern, humanis, dan berkeadilan sosial.